PROGRAM LORONG SAYANG LANSIA PUSKESMAS BARA-BARAYA

Dasar Kegiatan :

1.    Sejalan dengan Program Innovasi Pemerintah Kota Makassar “Lorong Sehat” dan program Nasional Kesehatan Lansia.

2.    Jumlah Lansia yang cukup tinggi di lorong-loromg dan sekitarnya

3.    Semangat dan partisipasi Lansia dalam setiap kegiatan Lorong Sehat

Program Lorong sayang lansia ini merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Puskesmas Bara-baraya dimana pada program ini saling bersinergi dengan beberapa program Pemerintah Kota Makassar. Dimana dalam Program Lorong Sayang Lansia ini  dilakukan beberapa kegiatan antara lain Seperti Senam Sehat, bersih-bersih lorong, pemeriksaan kesehatan, sarapan bersama, mengikuti sosialisasi kesehatan dan ketahanan keluarga dan beberapa kegiatan lainnya. Hadirnya Program Lorong Sayang Lansia ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para lansia.

MENINGITIS

Apa Itu Meningitis?

Meningitis adalah radang membran pelindung sistem syaraf pusat. Penyakit ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Meningitis adalah penyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian.

Kebanyakan kasus meningitis disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit yang menyebar dalam darah ke cairan otak. Daerah "sabuk meningitis" di Afrika terbentang dari Senegal di barat ke Ethiopia di timur. Daerah ini ditinggali kurang lebih 300 juta manusia. Pada 1996 terjadi wabah meningitis di mana 250.000 orang menderita penyakit ini dengan 25.000 korban jiwa.

Apa Meningitis Kriptokokus Itu ?

Kriptokokus adalah jamur. Kuman ini sangat lazim pada tanah. Jamur ini masuk ke tubuh kita waktu kita menghirup debu atau kotoran burung yang kering. Tampaknya kuman ini tidak menyebar dari orang ke orang.

Meningitis adalah penyakit paling umum yang disebabkan oleh kriptokokus. Meningitis adalah infeksi pada lapisan urat saraf tulang belakang dan otak. Penyakit ini dapat menyebabkan koma dan kematian. Kriptokokus juga dapat menginfeksi kulit, paru, dan bagian tubuh lain. Risiko infeksi kriptokokus paling tinggi jika jumlah CD4 di bawah 100.

Tanda pertama meningitis termasuk demam, kelelahan, leher pegal, sakit kepala, mual dan muntah, kebingungan, penglihatan yang kurang jelas, dan kepekaan pada cahaya terang. Gejala ini muncul secara perlahan. Sakit kepala sering dialami pada bagian depan kepala dan tidak diredakan oleh parasetamol.

Penyakit HIV atau obat juga dapat menyebabkan gejala ini. Jadi, tes laboratorium dipakai untuk menentukan diagnosis meningitis.

Tes laboratorium ini memakai darah atau cairan sumsum tulang belakang. Cairan sumsum tulang belakang diambil dengan proses yang disebut pungsi lumbal (lumbar puncture atau spinal tap). Sebuah jarum ditusukkan pada pertengahan tulang belakang kita, pas di atas pinggul. Jarum menyedot contoh cairan sumsum tulang belakang. Tekanan cairan sumsum tulang belakang juga dapat diukur. Bila tekanan terlalu tinggi, sebagian cairan tersebut dapat disedot. Tes ini aman dan biasanya tidak terlalu menyakitkan. Namun setelah pungsi lumbal beberapa orang mengalami sakit kepala, yang dapat berlangsung beberapa hari.

Darah atau cairan sumsum tulang belakang dapat dites untuk kriptokokus dengan dua cara. Tes yang disebut ‘CRAG’ mencari antigen (sebuah protein) yang dibuat oleh kriptokokus. Tes ‘biakan’ mencoba menumbuhkan jamur kriptokokus dari contoh cairan. Tes CRAG cepat dilakukan dan dapat memberi hasil pada hari yang sama. Tes biakan membutuhkan satu minggu atau lebih untuk menunjukkan hasil positif. Cairan sumsum tulang belakang juga dapat dites secara cepat bila diwarnai dengan tinta India.

Bagaimana Meningitis Diobati?

Meningitis diobati dengan obat antijamur. Beberapa dokter memakai flukonazol. Obat ini tersedia dengan bentuk pil atau infus. Flukonazol lumayan efektif, dan biasanya mudah ditahan (lihat Lembaran Informasi (LI) 534). Itrakonazol kadang kala dipakai untuk orang yang tidak tahan dengan flukonazol. Dokter lain memilih kombinasi amfoterisin B dan kapsul flusitosin.

Amfoterisin B adalah obat yang sangat manjur. Obat ini disuntikkan atau diinfus secara perlahan, dan dapat mengakibatkan efek samping yang berat. Efek samping ini dapat dikurangi dengan memakai obat semacam ibuprofen setengah jam sebelum amfoterisin B dipakai. Ada versi amfoterisin B yang baru, dengan obat dilapisi selaput lemak menjadi gelembung kecil yang disebut liposom. Versi ini mungkin menyebabkan lebih sedikit efek samping.

Meningitis kriptokokus kambuh setelah kejadian pertama pada kurang lebih separuh orang. Kemungkinan kambuh dapat dikurangi dengan terus memakai obat antijamur. Untuk beberapa orang, cairan sumsum tulang belakang harus disedot setiap hari untuk beberapa lama untuk mengurangi tekanan pada otak. Walau jarang, meningitis kriptokokus tampaknya dapat kambuh atau menjadi lebih berat bila terapi antiretroviral (ART) dimulai dengan jumlah CD4 yang rendah, terutama setelah pengobatan sebelumnya. Gejala mungkin tidak umum. Hal ini disebabkan oleh pemulihan sistem kekebalan tubuh.

Bagaimana Kita Dapat Memilih Pengobatan untuk Meningitis ?

Jika kita meningitis, kita diobati dengan obat antijamur seperti amfoterisin B, flukonazol dan flusitosin. Amfoterisin B adalah yang paling manjur, tetapi obat ini dapat merusak ginjal. Obat lain mengakibatkan efek samping yang lebih ringan, tetapi kurang efektif memberantas kriptokokus.

Jika meningitis didiagnosis cukup dini, penyakit ini dapat diobati tanpa memakai amfoterisin B. Namun, pengobatan umum adalah amfoterisin B untuk dua minggu diikuti dengan flukonazol oral (pil). Flukonazol harus dipakai terus untuk seumur hidup. Tanpa ini, meningitis kemungkinan akan kambuh.

Dapatkah Meningitis Dicegah ?

Memakai flukonazol waktu jumlah CD4 di bawah 50 dapat membantu mencegah meningitis kriptokokus. Tetapi ada beberapa alasan sebagian besar dokter tidak meresepkannya:

• Sebagian besar infeksi jamur mudah diobati
• Flukonazol adalah obat yang sangat mahal
• Memakai flukonazol jangka panjang dapat menyebabkan infeksi jamur ragi (seperti kandidiasis mulut (thrush), vaginitis, atau infeksi kandida berat pada tenggorokan) yang kebal (resistan) terhadap flukonazol. Infeksi yang resistan ini hanya dapat diobati dengan amfoterisin B.

Garis Dasar

Meningitis kriptokokus terjadi paling sering pada orang dengan jumlah CD4 di bawah 100. Walaupun obat antijamur dapat mencegah meningitis kriptokokus, obat ini biasanya tidak dipakai karena mahal dan risiko mengembangkan infeksi ragi yang resistan terhadap obat tersebut.

Jika kita meningitis, diagnosis dini mungkin membolehkan pengobatan dengan obat yang kurang beracun. Kita sebaiknya menghubungi dokter jika kita mengalami sakit kepala, leher pegal, masalah penglihatan, kebingungan, mual, atau muntah. Jika kita pernah meningitis, kita harus memakai obat antijamur terus-menerus untuk mencegah kambuhnya. Namun profilaksis ini dapat dihentikan bila CD4 kita tetap di atas 200 selama enam bulan akibat penggunaan ART. 

KELUARGA BESAR PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR MENGUCAPKAN : SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2016, SEMUGA SEGALA HARAPAN DAN CITA-CITA KITA TERCAPAI DI TAHUN MENDATANG

MENGENAL EMBOLI PARU

EMBOLI PARU

 

PENDAHULUAN

• Emboli paru (EP) adalah penyakit yang sering terjadi, sampai saat ini masih merupakan penyakit paru yang sulit dalam diagnosis maupun penatalaksanaannya.
• Sulit karena gejalanya tidak spesifik, sarana diagnostik terbatas sedangkan perjalanan penyakit sangat akut, sehingga penderita banyak yang meninggal sebelum terdiagnosis .
• Sepertiga lebih kasus terdiagnosis saat dilakukan otopsi. 
• Hampir semua ( >90 % ) emboli paru merupakan komplikasi dari trombosis vena dalam pada ekstremitas inferior, tempat lain bisa berasal dari vena renalis, atrium dan ventrikel kanan, ekstremitas atas,daerah pelvis terutama pada wanita .
•  Juga dapat terjadi emboli nontrombosis misalnya lemak, udara, cairan amnion, tumor, dll tapi relatif jarang.
• Rudolf Virchow (tahun 1858) menyatakan bahwa trombosis vena terjadi akibat hiperkoagulasi, kerusakan dinding pembuluh darah dan perlambatan aliran darah .
• Faktor-faktor risiko yang mempermudah terjadinya emboli paru adalah berbaring lama atau immobilisasi, tindakan bedah, kehamilan dan persalinan, penggunaan obat kontrasepsi,usia lanjut, stroke, penyakit jantung, kegemukan, trauma

           

PATOGENESIS

·         Paru berfungsi sebagai alat pernapasan  juga sebagai alat filtrasi darah, sehingga partikel-partikel yang terbawa oleh darah vena akan terperangkap  pada anyaman pembuluh darah paru, akibatnya paru merupakan target organ bagi  trombus yang berasal dari seluruh tubuh.

·         Tetapi paru juga mempunyai kemampuan endogen untuk melisiskan trombus .

·         Terbentuknya trombus vena dimulai dengan perubahan mekanisme  koagulasi darah, kerusakan endotel pembuluh darah, dan penurunan aliran darah yang dikenal sebagai trias Virchow, dan sebagai faktor keempat adalah sistem fibrinolitik endogen.

·         Berbagai faktor dapat mengganggu keseimbangan mekanisme tersebut sehingga mempermudah terbentuknya trombus .

·         Trombus biasanya tumbuh di daerah katup vena. Trombosit beragregasi membentuk suatu nidus (trombus putih ), diikuti terbentuknya trombus fibrin (trombus merah) yang besar. Proses ini berlangsung cepat, hingga dalam beberapa menit saja sudah terbentuk trombus yang besar dan luas.

·         Setelah pembentukan trombus, terjadi dua proses resolusi, yaitu fibrinolisis dan organisasi. Fibrinolisis menyebabkan resolusi komplit dalam beberapa jam sampai beberapa hari.

·         Kadang-kadang ada bagian trombus yang tersisa, mengalami organisasi, diliputi lapisan fibrotik yang selanjutnya mengalami reendotelisasi. Fibrinolisis dan organisasi mencapai keadaan stabil dalam 7 - 10 hari, sehingga risiko tinggi untuk terjadinya emboli paru adalah pada hari-hari pertama setelah pembentukan trombus .

·         Faktor2 yang mempermudah terjadinya emboli paru. Aktivasi faktor koagulasi yang berlebihan oleh kolagen, endotoksin, bahan prokoagulasi yang dilepaskan oleh jaringan neoplasma, penglepasan tromboplastin ke sirkulasi selama persalinan, tindakan bedah dan trauma dapat merupakan awal pembentukan trombus. Platelet juga berperan pada tahap ini.

·         Penyakit jantung kongestif menyebabkan perlambatan aliran darah, hal ini memudahkan pembentukan tromboemboli. Didapatkan kekerapan  EP yang tinggi pada atrial fibrilasi dan gagal jantung kongestif.

DIAGNOSIS

·         Diagnosis EP lebih sulit dari pada penatalaksanaan dan pencegahan.

·         Diagnosis emboli paru berdasarkan : gambaran klinis dan pemeriksaan penunjang : laboratorium, ronsen dada, EKG, analisa gas darah.

·         Dengan bantuan scanning ventilasi perfusi paru, dan  angiografi paru diagnosis emboli paru dapat ditegakkan .

 

GAMBARAN KLINIS

·         Manifestasi klinis emboli paru sangat bervariasi tergantung pada, derajat, jumlah, ukuran dan lokasi emboli, usia penderita dan keadaan jantung dan paru penderita sebelumnya.

·         Gambaran klinis  emboli paru akut dapat berupa : (1) Akut kor-pulmonale, (2) Infark paru atau perdarahan dan (3) “Un explained Dyspnea” .

·         Akut kor-pulmonale terjadi jika  EP masif akut dan menyumbat lebih dari 60-75 % sirkulasi paru. Penderita mengeluh tiba-tiba sesak napas. Terdapat gejala yang disebabkan oleh penurunan curah jantung yang akut berupa hipotensi, sinkop dan henti jantung.

·         Pada pemeriksaan fisik didapatkan takipne dan takikardi, juga hipotensi. Didapatkan tanda-tanda gagal jantung kanan, peninggian tekanan vena jugularis, bunyi jantung II yang mengeras terutama komponen pulmonal, S3 dan galop.

·         Pemeriksaan fisik paru dan ronsen dada  biasanya memberikan gambaran normal.

·         Gejala trombosis vena dalam mungkin ada.

·         Pemeriksaan EKG ,analisa gas darah dan pengukuran tekanan vena sentral sangat membantu diagnosis akut korpulmonal.

·         Infark paru berhubungan dengan obstruksi tromboemboli pada arteri pulmonalis berukuran sedang. Infark paru sangat jarang terjadi (<10%). Hal ini disebabkan karena paru mendapatkan oksigen dari 3 sumber yaitu dari a. pulmonalis, a. bronkialis dan dari saluran napas .

·         Terdapat gejala klasik yaitu nyeri dada pleuritik  yang mendadak dengan atau tanpa sesak napas dan batuk darah.

·         Pada pemeriksaan fisik didapatkan takipne, pada pemeriksaan paru bisa didapatkan ronkhi, wheezing,efusi pleura, kadang-kadang  “pleural friction rub”.

·         Pendarahan pada paru memberi gambaran infiltrat pada ronsen dada, terlihat peninggian diafragma atau efusi pleura minimal pada sisi lesi.

·         Analisa gas darah memberi gambaran hipokapni dan alkalosis respiratorik.

·         “ Un explained Dyspnea “ terjadi pada emboli EP submasiv. Gambaran EKG masih normal dan pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan gagal ventikel kanan . Gambaran ronsen dada normal dan tidak ada keluhan nyeri pleuritik . Kelainan fisik yang didapat berupa takhipne, takhikardi dan anxietas.

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Ronsen Dada

·         Ronsen dada biasanya normal pada penderita emboli paru. Pemeriksaan ronsen dada sangat membantu untuk mengevaluasi penderita dengan nyeri pleuritk yang diduga mengalami infark paru.  Kelainan yang sering didapatkan adalah infiltrat, peninggian diafragma , efusi pleura unilateral biasanya sedikit,.

·         Pada penderita dengan akut korpulmonal atau a “Un explained dyspnea” tanpa infark paru ronsen dada biasanya normal .

·         Gambaran atelektasis, “ Westermark sign “ berupa  gambaran paru hiperlusen akibat berkurangnya aliran darah dan penonjolan arteri pulmonalis kadang-kadang terlihat .

Laboratorium

·         Tidak ada pemeriksaan yang spesifik untuk EP, tapi biasanya terdapat peningkatan LDH, bilirubin ,serum SGPT.

·         Pemeriksaan plasma D-Dimer terdapat peningkatan konsentrasi plasma D - Dimer tapi tidak spesifik.

Elektrokardiogram

·         Gambaran EKG yang sering ditemukan adalah perubahan segmen ST dan gelombang T yang tidak spesifik. Sering juga didapatkan gambaran takikardi atau aritmia .

 

Analisis gas darah

·         Perubahan pada gas darah tidak spesifik tapi pada EP masiv biasanya didapatkan hipoksemia, hipokapni dan alkalosis respiratorik..

Scanning Ventilasi /Perfusi Paru

·         Interpretasi scanning ventilasi-perfusi  paru berupa : normal, “low probability”, “intermediate probability”,  “high probability”,

·         Bila scanning perfusi normal , maka kemungkinan tromboemboli paru dapat disingkirkan dan tidak memerlukan pemeriksaan lain. Angiografi Paru

·     Pemeriksaan angiografi paru dapat mendeteksi EP dengan diameter 1 – 3  mm. Pemeriksaan ini merupakan test yang definitive. Pada EP ditemukan defek intra lumen ( filling defects ) dan gambaran arteri yang terputus ( cut off ) pada angiografi.  Oligemi dan asimetri aliran darah bisa diduga EP tapi tidak spesifik.

PENATALAKSANAAN

·         Tujuan terapi pada EP adalah (1) Segera menghambat terbentuknya tromboemboli. (2) Mempercepat resolusi tromboemboli. (3) Mencegah kekambuhan .

·  Penatalaksanaan EP berupa pencegahan dan terapi definitif. Terapi pencegahan berdasarkan pada konsep bahwa dalam tubuh terdapat sistem fibrinolitik intrinsic.

·         Yang termasuk terapi pencegahan adalah pemberian  antikoagulan berupa Heparin, Warfarin, Dextran dan Interupsi vena cava inferior.

·         Terapi definitif berupa pemberian fibrinolitik yaitu streptokinase, urokinase, dan “ recombinant tissue plasminogen activator”dan embolektomi .

 

PENGELOLAAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA

PENGELOLAAN NARKOTIKA

I. Pelayanan  Obat Narkotika

            Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu efek samping yang cukup berbahaya yakni menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merusak mental sehingga penggunaannya perlu diawasi.

            Peraturan Pemerintah RI yang membahas tentang narkotika adalah UU No 22 tahun 1997 tentang narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menteri kesehatan memberi izin kepada apotek atau dokter untuk menyediakan dan menggunakan narkotika.             Pengadaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembuatan laporan bulanan narkotika pada Apotik ditangani oleh seorang asisten apoteker yang diberi kuasa oleh kepala apotek.

II.  Pengadaan

Pengadaan narkotika di apotek dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan apotek dengan cara memesan secara resmi ke PBF  yang merupakan penyalur tunggal obat narkotika dengan menggunakan surat pesanan khusus narkotika. Surat pesanan narkotika tersebut sebanyak 5 rangkap yang kemudian ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek dengan mencantumkan nama jelas, No.SIK beserta stempel apotek. Surat pesanan tersebut dikirim ke PBF sebanyak 4 rangkap dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Berdasarkan Surat Pesanan tersebut maka PBF membuat faktur. Petugas PBF  mengantarkan obat narkotika langsung ditandatangani oleh asisten apoteker yang khusus menangani narkotika. Faktur yang telah ditandatangani oleh petugas, dismpan sebanyak 2 rangkap dan sisanya dikembalikan ke PBF. Berdasarkan faktur petugas rak mencatat narkotika ke kartu stok barang. Selain itu asisten apoteker yang juga menangani narkotika juga mencatat ke dalam kartu stok narkotika. Adapun jenis narkotika yang ada  antara lain :

-          MSG

-          Pethidin ampul

-          Kodein ( 10 mg, 15 mg, 20 mg )

-          Codipront, codipront sirup, codipront ekspektorant

-          Doveri ( 100 mg, 150 mg dan 200 mg)

III. Penyimpanan

 Penyimpanan narkotika harus memenuhi ketentuan PERMENKES RI Nomor 28/Menkes/Perawatan/1970 tentang penyimpanan narkotika. Penyimpanan narkotika harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

-          Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat

-          Harus mempunyai kunci yang kuat

-          Narkotika disimpan dalam lemari khusus yang terdiri 2 bagian dengan kunci yang berlainan. Bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, pethidin dan garam-garamnya sedangkan bagian kedua menyimpan narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari.

-          Tempat khusus penyimpanan narkotika dikunci dengan baik, lemari khusus tidak boleh dipergunakan untuk penyimpanan barang-barang selain narkotika. Kunci lemari baik di gudang maupun di bagian peracikan dipegang oleh asisten apoteker penanggung jawab narkotika dan duplikasinya dipegang oleh apoteker. Lemari narkotika tersebut ditaruh di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.

IV. Pengeluaran

      Dalam menerima resep narkotika yang perlu diperhatikan adalah nama dan alamat dokter, jumlah obat yang diminta, aturan pakai, keaslian resep yaitu jika berupa salinan resep, maka hanya dapat dilayani oleh apotek, jika salinan resep tersebut dibuat oleh Apotek  khusus resep-resep yang mengandung sediaan morfin , pethidin, dan garam-garamnya, maka pada saat menerima resep harus diperhatikan apakah pasien tersebut termasuk penderita ketergantungan narkotika, jika benar maka resep dilayani hanya bila disertai dengan surat keterangan dari rumah sakit jiwa.

                  Setiap pengeluaran obat narkotika maka harus dicatat pada kartu stock mengenai tanggal pengeluaran, jumlah yang diambil, nomor resep, nama dan alamat dokter yang menulis resep, nama dan alamat pasien, paraf yang mengambil serta jumlah stock terakhir. Berdasarkan catatan pada karu stock, asisten apoteker penanggung jawab narkotika mencatat pada buku regristasi untuk keperluan dalam pembuatan laporan bulanan narkotika.

V.  Laporan Pemakaian

Semua penerimaan dan pengeluaran narkotika berdasarkan resep dokter harus dicatat dan dibukukan. Dari data inilah  kemudian dibuat laporan bulanan pemakaian narkotika. Laporan tersebut memuat antara lain: nama dan alamat apotek, nomor surat izin apotek (SIA), nama narkotika, persediaan awal bulan, penambahan, pengeluaran, persediaan akhir bulan dan keterangan.

                  Khusus pemakaian morfin dan pethidin serta garam-garamnya, dibuat laporan secara khusus dengan mencantumkan nomor urut, nomor dan tanggal penyerahan resep, nama bahan baku/sediaan, jumlah, nama dan alamat penderita serta nama dan alamat dokter.

                  Laporan pemakaian narkotika harus ditanda tangani apoteker disertai nama jelas, nomor SIK dan stempel apotek. Setiap kali apotek melakukan pemesanan narkotika ke PBF  apotek melampirkan stok akhir narkotika yang ada. Kemudian PBF yang akan merekapitulasi pemakaian narkotika dan kemudian melaporkannya tiap triwulan ke Dinas Kesehatan dan Balai POM.

VI.  Pemusnahan

                  Sesuai dengan Undang-undang RI No.22 tahun 1997 pasal 60 bahwa narkotika yang sudah rusak atau yang tidak memenuhi mutu palayanan kesehatan, kadaluarsa, harus dimusnahkan dengan dilengkapi berita acara pemusnahan.

                  Narkotika yang rusak di apotek harus dilaporkan ke kantor Dinas kesehatan dan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat untuk dimusnahkan. Dalam pemusnahan harus dihadiri oleh salah seorang saksi dari Balai POM dan Apoteker. Setelah dimusnahkan, dibuat berita acara pemusnahannya. Berita acara pemusnahan tersebut memuat :

-          Hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan

-          Nama pemegang izin khusus pemusnahan (Apoteker pengelola apotek)

-          Nama saksi dari pemerintahan dan saksi dari apotek

-          Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan

-          Cara pemusnahan

-          Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi

Selanjutnya berita acara tersebut  dikirim ke dirjen POM dan Dinas Kesehatan setempat.

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur sistem pengdokumentasian dokumen.

Pengaturan  sistem  dokumentasi  dalam  satu  dalam  proses  implementasi

akreditasi FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan dan  penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian dari salah satu persyaratan Akreditasi FKTP. Dengan adanya sistem dokumentasi yang baik dalam suatu institusi/organisasi diharapkan fungsi-fungsi setiap personil maupun bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan bersama dalam upaya mewujudkan kinerja yang optimal

Dokumen yang dimaksud dalam Akreditasi FKTP secara garis besar dibagi atas   dua   bagian   yaitu   dokumen   internal   dan   eksternal.   Dokumen   tersebut digunakan  untuk  membangun  dan  membakukan  sistem  manajemen  mutu  dan sistem manajemen pelayanan. Regulasi internal tersebut berupa Kebijakan, Pedoman, Standar operasional prosedur (SOP) dan dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman (regulasi) eksternal yang berlaku.

Agar para pemangku kepentingan Akreditasi FKTP memiliki acuan dan memudahkan dalam melakukan dokumentasi perlu disusun Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.   Maksud

Pedoman ini dimaksudkan agar semua pemangku kepentingan memiliki acuan dalam melakukan standarisasi tata naskah seluruh dokumen terkait akreditasi FKTP

2.   Tujuan

a.   Tersedianya pedoman bagi Kepala, penanggung jawab dan pelaksana upaya kesehatan di FKTP dalam menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam standar akreditasi,

b.   Tersedianya Pedoman bagi pendamping akreditasi di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota untuk melakukan pendamping pada FKTP,

c.   Tersedianya   pedoman   bagi   Surveior   dalam   melakukan   penilaian akreditasi FKTP,

d.   Tersedianya pedoman penyusunan dokumen untuk pelatihan akreditasi

FKTP.

C. SASARAN

a.   Pelatih akreditasi

b.   Pendamping dan surveior akreditasi FKTP

c.   Kepala FKTP, penanggungjawab, pelaksana   dan Tim Mutu/Akreditasi

FKTP

d.   Pemerhati akreditasi FKTP

D. DASAR HUKUM

1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116;

2.   Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   36   Tahun   2009   tentang

Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;

3.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan

Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

4.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga

Kesehatan;

5.   Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   23   Tahun   2014   tentang

Pemerintahan Daerah;

6.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional;

7.   Peraturan  Menteri  PAN dan  RB Nomor  35  tahun  2012  tentang  Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8.   Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  tahun  2013  tentang  Pelayanan

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

9.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;

11. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  59/2015  tentang  Komisi  Akreditasi

FKTP.

BAB II

DOKUMENTASI AKREDITASI FKTP

A.  Jenis Dokumen Berdasarkan Sumber

1.   Dokumen Internal

Sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan perorangan, dan sistem penyelenggaraan   upaya kesehatan masyarakat  (untuk  Puskesmas)     perlu  dibakukan  berdasarkan  regulasi internal  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  FKTP.    Regulasi  internal  tersebut disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen yang harus disediakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memenuhi standar akreditasi.

2.   Dokumen Eksternal

Regulasi eksternal yang berupa peraturan perundangan dan pedoman- pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi profesi, yang merupakan acuan bagi FKTP dalam menyelenggarakan administrasi manajemen dan upaya kesehatan perorangan serta khusus bagi Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

Dokumen-dokumen eksternal sebaiknya ada di FKTP tersebut, sebagai dokumen yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi.

B.   Jenis Dokumen Akreditasi FKTP

1.   Dokumen Induk

Dokumen asli dan telah disahkan oleh Kepala FKTP.

2.   Dokumen terkendali

Dokumen yang didistribusikan kepada sekretariat/tiap unit/pelaksana, terdaftar dalam Daftar Distribusi Dokumen Terkendali, dan menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat ditarik bila ada perubahan (revisi). Dokumen ini harus ada tanda/stempel “TERKENDALI”.

3.   Dokumen tidak terkendali

Dokumen yang didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau atas permintaan pihak di luar FKTP digunakan untuk keperluan insidentil, tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan memiliki tanda/stempel “TIDAK TERKENDALI”. Yang berhak mengeluarkan dokumen ini adalah Penanggung jawab Manajemen Mutu dan tercatat pada Daftar Distribusi Dokumen Tidak Terkendali

4.   Dokumen Kedaluwarsa

Dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami perubahan/revisi sehingga tidak dapat lagi menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Dokumen ini harus ada tanda/stempel “KEDALUWARSA”. Dokumen induk diidentifikasi dan dokumen sisanya dimusnahkan.

C.   Jenis Dokumen yang perlu disediakan

Dokumen-dokumen yang perlu disediakandi Puskesmas adalah sebagai berikut:

1.   Penyelenggaraan manajemen Puskesmas:

a.   Kebijakan Kepala Puskesmas,

b.   Rencana Lima Tahunan Puskesmas, c.   Pedoman/manual mutu,

d.   Pedoman/panduan teknis yang terkait dengan manajemen, e.   Standar operasional prosedur (SOP),

f.    Perencanaan Tingkat  Puskesmas (PTP):

1)   Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan

2)   Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

g.   Kerangka Acuan Kegiatan.

2.   Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM):

a.   Kebijakan Kepala Puskesmas,

b.   Pedoman untuk masing-masing UKM (esensial maupun pengembangan), c.   Standar operasional prosedur (SOP),

d.   Rencana Tahunan untuk masing-masing UKM, e.   Kerangka Acuan Kegiatan pada tiap-tiap UKM.

3.   Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

a.   Kebijakan tentang pelayanan klinis, b.   Pedoman Pelayanan Klinis,

c.   Standar operasional prosedur (SOP) klinis,

d.   Kerangka Acuan terkait dengan Program/Kegiatan Pelayanan Klinis dan

      Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.

Dokumen-dokumen  yang  perlu  disediakan  oleh  klinik  pratama  dan  praktik dokter/dokter gigi mandiri, antara lain adalah:

1.   Rencana strategis/rencana lima tahunan,

2.   Rencana tahunan,

3.   Kebijakan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,

4.   Pedoman/panduan mutu,

5.   Standar operasional prosedur (SOP),

6.   Panduan-panduan teknis,

7.   Kerangka Acuan Kegiatan.

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan pelayanan, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu menyiapkan rekam implementasi (bukti tertulis kegiatan yang dilaksanakan) dan dokumen-dokumen pendukung lain, seperti foto copy ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi, dan sebagainya.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI

A.    Kebijakan

Kebijakan   adalah  Peraturan/Surat   Keputusan  yang  ditetapkan   oleh Kepala  FKTP yang merupakan  garis besar  yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab maupun pelaksana.    Berdasarkan kebijakan tersebut, disusun pedoman/panduan dan standar operasional prosedur  (SOP)  yang  memberikan  kejelasan  langkah-langkah  dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter dan Dokter Gigi Praktik Mandiri.

Penyusunan Peraturan/Surat Keputusan tersebut harus didasarkan pada peraturan  perundangan,  baik  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Peraturan/Surat Keputusan Kepala FKTP dapat dituangkan dalam pasal- pasal dalam keputusan tersebut, atau merupakan lampiran dari peraturan/keputusan.

Format Peraturan/Surat Keputusan disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku atau dapat disusun sebagai berikut:

1.   Pembukaan ditulis dengan huruf kapital:

a.  Kebijakan    : Peraturan/Keputusan Kepala (sebutkan nama FKTP), b. Nomor        : ditulis sesuai sistem penomoran di FKTP,

c.  Judul            : ditulis judul Peraturan/Keputusan tentang d. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

e. Jabatan pembuat keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin diakhiri dengan tanda koma (,)

2.   Konsideran, meliputi:

a. Menimbang:

1)   Memuat  uraian  singkat  tentang  pokok-pokok pikiran  yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan,

2)   Huruf awal kata “menimbang” ditulis dengan huruf  kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ), dan diletakkan di bagian kiri,

3)   konsideran  menimbang  diawali  dengan  penomoran  menggunakan huruf kecil dan dimulai dengan kata “bahwa” dengan “b” huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda baca (;).

b. Mengingat:

1) Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuat Peraturan/Surat Keputusan tersebut,

2)   Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan

yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi,

3)   Kata “mengingat” diletakkan di bagian kiri sejajar kata menimbang,

4) Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan  hirarki  tata  perundangan  dengan  tahun  yang  lebih  awal disebut  lebih  dulu,  diawali  dengan  nomor  1,  2,  dst,  dan  diakhiri dengan tanda baca (;).

3.   Diktum:

a.  Diktum “MEMUTUSKAN” ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan

huruf kapital;

b. Diktum  Menetapkan  dicantumkan  setelah  kata  memutuskan   sejajar dengan kata menimbang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : );

c.  Nama  keputusan  sesuai  dengan  judul  keputusan  (kepala),  seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik ( . ).

4.   Batang Tubuh.

a. Batang tubuh memuat semua substansi Peraturan/Surat Keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum, misalnya:

Kesatu : Kedua          : dst

b. Dicantumkan  saat  berlakunya  Peraturan/Surat  Keputusan,  perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya, dan

c. Materi  kebijakan  dapat  dibuat  sebagai  lampiran  Peraturan/Surat Keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan Peraturan/Surat Keputusan.

5.   Kaki:

Kaki Peraturan/Surat Keputusan merupakan bagian akhir substansi yang memuat penanda tangan penerapan Peraturan/Surat Keputusan, pengundangan peraturan/keputusan yang terdiri dari:

a. tempat dan tanggal penetapan,

b. nama jabatan diakhiri dengan tanda koma (,),

c.  tanda tangan pejabat, dan

d. nama lengkap pejabat yang menanda tangani.

6.   Penandatanganan:

Peraturan/Surat Keputusan Kepala FKTP ditandatangani oleh Kepala FKTP, dituliskan nama tanpa gelar.

7.   Lampiran Peraturan/Surat Keputusan:

a. Halaman pertama harus dicantumkan nomor dan Judul Peraturan/Surat

Keputusan,

b. Halaman terakhir harus ditanda tangani oleh Kepala FKTP.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen Peraturan / Surat

Keputusan yaitu :

1.   Kebijakan yang telah ditetapkan Kepala FKTP tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala FKTP hingga adanya kebutuhan revisi atau pembatalan.

2.   Untuk Kebijakan berupa Peraturan, pada Batang Tubuh tidak ditulis sebagai diktum tetapi dalam bentuk Bab-bab dan Pasal-pasal.

B.    Manual Mutu

Manual  mutu  adalah  dokumen  yang  memberi  informasi  yang  konsisten  ke dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun, ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi. Manual mutu tersebut meliputi:

I.   Pendahuluan:

A.  Latar belakang

1.   Profil Organisasi

2.   Kebijakan Mutu

3.   Proses Pelayanan (Proses Bisnis) B.   Ruang Lingkup

C.   Tujuan

D.  Landasan hukum dan acuan

E.   Istilah dan definisi

II.   Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan: A.  Persyaratan umum

B.   Pengendalian dokumen

C.   Pengendalian rekaman

III.   Tanggung Jawab Manajemen: A.  Komitmen manajemen

B.   Fokus pada sasaran/pasien

C.   Kebijakan mutu

D.  Perencanaan   Sistem   Manajemen   Mutu   dan   Pencapaian   Sasaran

Kinerja/Mutu

E.   Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi

F.   Wakil Manajemen Mutu/Penanggung Jawab Manajemen Mutu

G.  Komunikasi internal

IV.   Tinjauan Manajemen: A.  Umum

B.   Masukan Tinjauan Manajemen

C.   Luaran tinjauan

V.   Manajemen sumber daya:

a.   Penyediaan sumber daya

b.   Manajemen sumber daya manusia c.   Infrastruktur

d.   Lingkungan kerja

VI.   Penyelenggaraan pelayanan:

A. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas:

1.   Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses dan pengukuran kinerja

2.   Proses yang berhubungan dengan sasaran:

a.     Penetapan persyaratan sasaran

b.    Tinjauan terhadap persyaratan sasaran c.     Komunikasi dengan sasaran

3.   Pembelian (jika ada)

4.   Penyelenggaraan UKM:

a.     Pengendalian proses penyelenggaraan upaya b.    Validasi proses penyelenggaraan upaya

c.     Identifikasi dan mampu telusur d.    Hak dan kewajiban sasaran

e.    Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada)

f.     Manajemen risiko dan keselamatan

5.   Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan sasaran kinerja UKM:

a.     Umum

b.    Pemantauan dan pengukuran:

1)   Kepuasan pelanggan

2)   Audit internal

3)   Pemantauan dan pengukuran proses

4)   Pemantauan dan pengukuran hasil layanan c.     Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai

d.    Analisis data

e.    Peningkatan berkelanjutan f.     Tindakan korektif

g.     Tindakan preventif

B.   Pelayanan klinis (Upaya Kesehatan Perseorangan) :

1.   Perencanaan Pelayanan Klinis

2.   Proses yang berhubungan dengan pelanggan

3.   Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis:

a.   Proses pembelian

b.   Verifikasi barang yang dibeli c.   Kontrak dengan pihak ketiga

4.   Penyelenggaraan pelayanan klinis:

a.   Pengendalian proses pelayanan klinis b.   Validasi proses pelayanan

c.   Identifikasi dan ketelusuran

d.   Hak dan kewajiban pasien

e.   Pemeliharaan barang milik pelanggan (spesiemen, rekam medis, dsb)

f.    Manajemen risiko dan keselamatan pasien

5.   Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien:

a. Penilaian indikator kinerja klinis

b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien c. Pelaporan insiden keselamatan pasien

d. Analisis dan tindak lanjut

e. Penerapan manajemen risiko

6.   Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan:

a.   Umum

b.   Pemantauan dan pengukuran:

1)   Kepuasan pelanggan

2)   Audit internal

3)   Pemantauan dan pengukuran proses, kinerja

4)   Pemantauan dan pengukuran hasil layanan c.   Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai

d.   Analisis data

e.   Peningkatan berkelanjutan

f.    Tindakan korektif

g.   Tindakan preventif

VII.    Penutup

Lampiran (jika ada)